FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

dan kewirausahaan di tengah masyarakat. Dengan i.n.i begitu Umar memperbesar sumber-sumber pendapatan negii in melalui zakat, pajak, dan jizyah.

Dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan objt’k penerima zakat atau mustahiq, sesungguhnya mempunyai n bahwa zakat adalah sebentuk subsidi langsung. Zakat haul mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat y.ni)’, berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatnya daya boll mereka, secara langsung zakat ikut merangsang tumbuhny.i demand atau permintaan dari masyarakat, yang selanjutnyn mendorong meningkatnya suplai. Dengan meningkatny.t konsumsi masyarakat, maka produksi juga akan ikut meningkat. Jadi, pola distribusi zakat bukan hanya berdampak pad.i hilangnya kemiskinan absolut, tapi juga dapat menjadi fakloi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.

Hal itulah yang kemudian terjadi di masa Umar Bin Abdul Aziz. Jumlah pembayar zakat terus meningk.il, sementara jumlah penerima zakat terus berkurang, bahkan habis sama sekali. Para amil zakat berkeliling di pelosok-pelosok Afrika untuk membagikan zakat, tapi tak seorang pun yang mau menerima zakat. Artinya, para mustahiq zakat benar-benar habis secara absolute, sehingga negara mengalami surplus. Kemudian, redistribusi kekayaan negara selanjutnya diarahkan kepada subsidi pembayaran utang-utang pribadi (swasta), dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan negara, seperti biaya perkawinan. Suatu saat akibat surplus yang berlebih, negara mengumumkan bahwa “negara akan menanggung seluruh

Sejarah Pengelolaan Zakat

l’iaya pernikahan bagi setiap pemuda yang hendak menikah (11 usia muda.”12

Tentang kepeduliannya terhadap zakat, Umar meminta i li-ngan tegas agar pengumpulan zakat dari muslim yang kaya I idak hanya dipandang sebagai aturan ilahi semata. Melainkan, hal itu harus dijadikan sebagai hak bagi muslim yang miskin. Umar berkata, “Allah swt menentukan zakat dan menetapkan penerimanya.” Jadi, zakat harus dikumpulkan dan dibagikan scbagaimana ditegaskan al-Qur’an dan sunnah.

Agar tetap berada di jalan yang benar, dia menyimpan transkrip surat yang dikirim RasuluUah saw dan Umar bin Khaththab kepada para gubenrnur dan pengumpul zakat. Ta menjadikan surat itu sebagai rujukan dalam membekali dan menasehati para gubernur dan pengumpul zakat agar mengikuti bimbingan RasuluUah saw dan mengamalkan kebijakan yang dilakukan para khaifah sejati.”

  1. PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah, yaitu:

  1. Sebelum Kelahiran UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
  2. Pengelolaan Zakat di Masa Penjajahan

Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam terutama yang mampu (aghniya’),

12http://www. mail-archive.com/sobat-azzam@yahoogroups.com/msg00260.html/diakses5 Maret 2008 13 Yasin Ibrahim al-Syaikh, Op Cit, him. 144

242

243

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA

tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat Islam Indonesia berbarengan dengan masuknya Islam ke Nusantai ,1 Kemudian ketika Indonesia dikuasai oleh para penjajah, para tokoh agama Islam tetap melakukan mobilisasi pengumpukin zakat. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariah Islam.

  1. Pengelolaan Zakat di Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masya-rakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VH/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat fithrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban-nya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian-nya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.14

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengum-

14 Depag RI, Pedoman Zakat, 2002, him. 284

Sejarah Pengelolaan Zakat

pulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Bait al-Mal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.

  1. Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Ran­cangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Dalam surat Menteri Agama tersebut disebutkan antara lain,

“mengenai rancangan undang-undang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam undang-undang”.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut disampai­kan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menya-rankan agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

Sejarah Pengelolaan Zakat

Pembentukan Bait al-Mal. Kedua PMA (Peraturan Mcni Agama) ini mempunyai kaitan sangat erat, karena Bail al AI berfungsi sebagai penerima dan penampung zakal, ■ kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ) unfj disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agair (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Am Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama dikeluarkan juga I’M Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Bait al-Mal. IUi al-Mal yang dimaksud dalam PMA tersebut berstatus yay.i. ,.i dan bersifat semi resmi. PMA Nomor 4 tahun 1968 dan VM Nomor 5 tahun 1968 mempunyai kaitan yang sangat •-.I Bait al-Mal itulah yang menampung dan menerima zakat ya disetorkan oleh Badan Amil Zakat seperti dimaksud dalam PMA Nomor 4 tahun 1968.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan ramadhan yang pelaksanaannya diatUl dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/198” tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan Iain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tahun

ll)91 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Miadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman I Vmbinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang I Vmbinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

  1. Pengelolaan Zakat di Era Ref ormasi

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kcmajuan luar biasa di bidang politik dan sosial kemasya-rakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang No 38 Ta-hun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-Undang Penge­lolaan Zakat di Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.

Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyem-purnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-

246

247

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

Sejarah Pengelolaan zakat

Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yarig dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masya­rakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.

Dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban mem-berikan perlin-dungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat.

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding kondisi sebelum 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

  1. Pasca Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada tahun 1999 terbit dan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat yang bersifat nasional pemakin

intensif. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasalnya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat hartanya dan sebagainya.

Sebagai konsekuensi Undang-Undang Zakat, peme­rintah (tingkat pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terben-tuknya lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS diben­tuk berdasarkan Kepres No. 8/2001, tanggal 17 Januari 2001.

Ruang lingkup BAZNAS berskala nasional yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan Badan Usaha Milik Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut.

Sesuai Undang-Undang Pengelolaan Zakat, hubungan BAZNAS dengan Badan Amil Zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Dalam menjalankan program kerjanya, BAZNAS menggunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan ZAKAT (Zakat, Infaq dan Shadaqah) menggunakan hubungan kerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di

248

249

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

Departemen, BUMN, Konjen dan dengan Lembaga Am lainnya. Pola kerjasama itu disebut dengan HI’ BAZNAS. Sedangkan untuk penyalurannya, BA/.N menggunakan pola sinergi dengan Lembaga A mil lainnya, yang disebut sebagai Unit Salur Zakat (I BAZNAS.

Dengan demikian, maka Undang-Undang Noma Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melnhil paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain hum i bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satuwail.il> Badan Ami Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh penun bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LA/) sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun . I ormas maupun yayasan-yayasan. Dengan lahirnya partd| baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus •< menyesuaikan diri dengan amanat undang-undanj’, | pembentukannyaberdasarkankewilayahan pemerintah r I mulai dari tingkat nasional, provinsi, kebupaten/koi.i kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, masjid, U-m pendidikan dan Iain-lain dibentuk Unit Pengumpul /.i Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai an. in undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pencil, .tilt* dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindunjvn ii ii pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena i 1111 m Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah mm n Islam, yayasan atau LSM (Lembaga Swadya Masy.n.i! il dapat mengajukan permohonan pengukuhan kcpml pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan ym

250

PEHG

Sejarah

ELOLAAN ^AKAT

riiiukan. Dari sejumlah LAZ (Lembaga Aj^ Zakati

n)’.i|ukan permohonan untuk pengukuhan se– ^ .   ,

iilang-Undang Nomor 38 tahun 1999, telah dikukulik

■ lU-ngan Keputusan Menteri Agama seba^ t pry «.

M yang selain berkedudukan di Jakarta i110., aA_

Juga aaa yang i kcdudukan di Bandung dan Surabaya. Di s^p^ ib

mnlah LAZ tingkat provensi di sejumlah daerah yang fe

  • ukuhkan dengan keputusan Gubernur ProVensi set
    1.1I1 antara lain LAZ Darut Tauhid di Band^   |awa b

1 )alam rangka melaksanakan pengelol5an zavat ■in amanat Undang-Undang No 38 Ta^Un -^%q i i . i 1 i pada tahun 2001 memben-tuk Badan Atj^ Zakat N A/N AS) dengan Keputusan Presiden. Di setia   daerak ■

sama ;an
«q, dan
  • i.ipkan pembentukan Badan Amil Zakat provinsi k
    ml Zakat Kabupaten/Kota hingga Ba<}an Amil >
    I .unatan. Pemerintah juga mengukuh^an keuer ,
    …haga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyaj^
    \7. tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat
    (H’rti yang dilakukan oleh Badan Amil Za^ p^Ug ~
    dan Amil Zakat di tingkat nasional dan da^ men„„
    ncdolaan zakat oleh BAZIS (Badan Amil^gj. t^
    i.ulaqah) yang sudah berjalan di hampir s^^ daerak’

I’RINSIP PENGELOLAAN ZAKAT

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan £akat     i

illi n.iksud Pengelolaan Zakat adalah kegi^

I’t irncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan ^

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

sendiri. Manusia itu jujur akan tetapi tidak dapal dipercaya janjinya, di samping itu orang bisa jujur dan dapat dipercaya akan tetapi tidak c6cok untuk tugasny.i 2) faktor keterbatasan: bahwa manusia tidak bisa menge rial keadaan hari depan, bisa melihat tendensinya tetapi ti 11.11 mungkin mengetahui bagaimana kelanjutannya.16

Dalam hikmah dan prinsip zakat telah digariskan arah dan tujuan yang menjelaskan keluasan fungsi zakat, baik yang menyangkut bidang sosial, seperti menolong sesama man us la dalam kesukaran dan kemiskinan, sehingga menumbuhk.m tali persaudaraan maupun bidang ekonomi yang dapnl mempercepat gerak sirkulasi keuangan zakat, sehingga tidal hanya terbatas pada orang-orang kaya saja, sebagaim.m.i diisyaratkan oleh Allah swt dalam al-Hasr: 7,

<xp (t^-r L*J AjJL>ci (Jj~hj}\ *>n^jI« L«j   (»3sx» tl

■**                                                         r

“Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Ml, kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasul ./.<■ pendudukkota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Kn kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskm ./.<■

16 Departemen Agama, Pedoman ZMkat Seri 8, Proyek Penii\yt\ il Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1997, him   I

274

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itujangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa selama ini banyak k-mbaga pengelola zakat yang berdiri di Indonesia, mulai dari lingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, maupun lingkat kecamatan, juga lembaga zakat yang atas prakarsa masyarakat sendiri. Walaupun lembaga-lembaga sosial seperti ini banyak berdiri, namun umumnya sangat jarang yang I >isa bertahan lama walaupun sebelumnya mengalami perkem-hangan yang baik.

Dengan demikian, maka dalam perencanaan zakat n 111 tlak diperlukan. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut: I)   aktivitas-aktivitas berupa pengumpulan data dan informasi disertai pemikiran, apa yang hendak dicapai, mengapa harus dicapai, di mana harus dijalankan, bila-mana waktunya, siapa-siapa yang menjalankan, bagai­mana caranya menjalankan. 2)   membuat pasti segala apa yang dapat dipastikan oleh

karena faktor-faktornya berada di tangan. i)     menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi daripada badan usaha/unit organisasi

FIQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

Dan dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan empat unsur utama yaitu:

  • tujuan yang jelas.
  • fakta-fakta, yaitu apa yang terdapat sekarang yang merupakan lanjutan dari yang telah ditentukan masa lampau.
  • perkiraan hari.
  • serangkaian perbuatan dan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan.

Jadi perencanan zakat pada pokoknya adalah menger-jakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin komfleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.17

  1. Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga mempunyai perencanaan tujuan kelembagaan. Secara praktis definisi tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Dalam Islam, tujuan apapun yang ingin dicapai harus tetap melan-daskan prinsip syariat, lebih-lebih dengan lembaga atau badan

17Ibid, him. 378

MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

zakat. Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat.

Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

  • memudahkan muzaki menunaikan kewajiban berzakat
  • menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahiq yang berhak menerimanya
  • mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri
  • terwujudnya kesejahteraan sosial.18

Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran tentang masa depan ke mana suatu organisasi harus dibawa agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita-cita yang ingjn diwujudkan. Menurut Manajemn Pengelolaan Zakat depag RI, ada 5 (lima) kriteria dalam penyusunan sebuah visi, yaitu:

  • rumusan visi harus jelas, singkat, padat dan mudah diingat
  • mencerminkan suatu yang ingin dicapai dan berorientasi terhadap masa depan

18 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, Op Cit, him. 99

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

  • mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan dan dapat menjembatani keadaan sekarang dan keadaan yang akan dating
  • mampu menumbuhkan komitmen dan menggerakkan orang
  • mudah dikomunikasikan dan dimengerti oleh pengurus maupun masyarakat

Sedangkan misi adalah kegiatan yang harus dilaksa-nakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Ada 3 (tiga) kriteria yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu misi, yaitu:

  • rumusan misi harus simpel, jelas, tidak bermakna ganda dan sejalan dengan visi
  • menggambarkan fungsi atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu
  • memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan atau perubahan visi.19

Dari visi dan misi akan dilahirkan program-program unggulan sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Badan/Lembaga Pengelola Zakat, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar {grand programme), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.20

19 Depag RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, Op Cit, him. 16 ^Departemen Agama, Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelengaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, him. 20-28

278

  1. Program Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi melalui pendaya-gunaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menjawab dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah yang programnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mencakup antara lain:

  1. pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
  2. pengembangan Lembaga Keungan berbasis ekonomi syari’ah.
  3. pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
  4. Pemberdayaan keungan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
  5. memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
  6. program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pember­dayaan ekonomi.
  7. pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
  8. h)   paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
  9. i) pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan Dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.

\   ‘

279

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA

  1. j) mengembangkan investasi dana untuk proyek konsu am dan bantuan modal untuk lepas dari riqab dan ghurimiti
  2. k) pemberdayan ekonomi umatmelalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir
  3. Program Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melok.ii pada setiap masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zak.u. sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut per an yan| lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan zakat yang I n -i hasil dihimpun. Program sosial yang mendapat perhiatan il.u i Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan antara lain

  1. penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan keseh.ii.m pengungsi, sembako dan pakaian layak.
  2. menyediakan Dana santunan layanan sosial.
  3. aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus.
  4. bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusahan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.
  5. Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan massal bagi kaum dhuaftt’
  6. Penciptaan santri lingkungan hidup.
  7. Program Pendidikan

Pendidikan adalah jalan untuk menggapai hari < <>l yang lebih baik. Di antara program pendidikan yanl dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat adalah:

MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA

  1. mengembangkan potensi mustahiq dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat.
  2. menyediankan bantuan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi
  3. peduli pendidikan dasar (Paket Cerdas) dan program orang tua asuh.
  4. menyediakan media informasi sebagai sarana pendidikan umat.
  5. mengelola perpustakaan dan menyalurkan buku-buku agama
  6. santunan anak yatim, beasiswa dhuafa’ dan anak jalanan
  7. pelatihan manajemen dan tekhnologi tepat guna
  8. Program Dakwah

Di antara kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berkaitan dengan program dakwah ini adalah:

  1. bantuan sembako kepada para muallaf.
  2. pembinaan mental dan rehabilitas tempat ibadah.
  3. c) program klub keluarga sakinah.
  4. pelatihan dan kursus bagi para da’i dan muballigh.
  5. pengiriman da’i ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi
  6. pembinaan majelis ta’lim.
  7. Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat

Menurut Terry (1986) sebagaimana dikutip Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa istilah pengor­ganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan

280

281

MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

  1. Kebutuhan konsumtif

Maksudnya adalah bahwa zakat diperuntukkan l>.» pemenuhan hajat hidup para mustahiq yang iergabung daLii delapan golongan (ashnaf) di atas. Pendayagunaan han pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif musluh dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

  1. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustnlnij delapan ashnaf khususnya fakir miskin
  2. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berday.i memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
  3. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing masing
  4. Kebutuhan Produktif

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertim-bangan sebagai berikut:

  1. apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan ashnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
  2. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan
  3. mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Oleh karena itu, maka salah satu tugas Badan Amil Zakat (BAZ)

atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data yang akurat.

Karena Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat kini jumlahnya semakin banyak, maka menurut Didin Hafidhud-din tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misalnya, Lembaga Zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha-usaha produktif. Lembaga zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan. Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat mi, karena terbatasnya dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul, sementara jumlah penerima zakat semakin banyak.41

C PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

  1. Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat dapat kerja sama dengan Bank dalam pengumpulkan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kaf arat.

Hal yang menggembirakan adalah kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami

41 Didin Hafidhuddin, Op Cit, him. 139

308

309

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infaq dan shadaqah, bahwa dana zakat tersebut belum secara optimal terealisasikan dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak instansi pemerintah dan perusahaan di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintah dan perusahaan yang mempunyai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dikelola dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi saat awal-awal berdirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat di kalangan pegawai maupun masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat atau strategi tertentu untuk menum-buhkan kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin.

Dalam Buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama disebutkan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

  1. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan

MANAJEMEN ZAXAT d»1 INDONESIA

Amil Zakat dapat membuka Uf* pengum pui Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatar^nya, baik nasional, provinsi dan sebagainy a

  1. Pembukaan kounter penerimaan Z^kat. Selain niembtfka
    unit pengumpul zakat diberbagai telTipat‘ lembagja pengelok
    zakat dapat membuak kounter a*au lok^t tempat
    pembayaran zakat di kantor atau secretariat lerr^baga yang
    bersangkutan. Kounter atau loket tersebut ha^us dibuat
    yang representatif seperti layaknya l°ket lembaga keuangan
    profesional yang dilengkapi deng311 TuanS tUjiggu bag*
    muzakki yang akan membayar zakat disediaka^ alat talis
    dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyim-
    panan uang atau brankas sebagai tempat pe^gamanan
    sementara sebelum disetor ke bank, ditunggui d^n dilayani
    oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat
    sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.
  2. Pembukaan rekening bank. Yang Perlu diPerWikan di
    sini adalah bahwa dalam membu^3 rekening liendaklah
    dipisahkan antara masing- masi«g rekening sehingga
    dengan demikian akan itiemudald*311 Para mu^aki dalam
    pengiriman zakatnya.42

Di samping itu, untuk mentt^kuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan bert»aSai cara di antarany3 adalah:

« Departemen Agama, Minajemen pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005Wm33~34

310

311

Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia

  1. Memberikan wawasan (know how) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
  2. Manfaat (benefit) serta hajat (need) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq

Karenanya untuk menumbuhkan kesadaran zakat di kalangan masyarakat, selain penting mengetahui tentang ketentuan fiqh mengenai wajibnya zakat, juga penting untuk memahami masalah zakat dalam kaitannya dengan faktor ajaran-ajaran Islam lainnya, seperti etika dan aqidah.

  1. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendaya-gunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin. Dan tidak bisa tidak diperlukan lembaga-lembaga yang khusus mengelola dana-dana zakat ini secara profesional.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program.

Manajemen Zakat di Indonesia

Misalkan pengguliran program santunan pendidikan. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan meman-dirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan. Bukan membiarkannya dalam kemiskinan hingga terbiasa dan bangga serta menjadi komoditi.

Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan. Istilahnya, membunuh satu induk masalah yang berimbas pada matinya anak-anak masalah. Masyarakat miskin pun perlu dipilih yang potensial untuk dikembangkan. Artinya, suatu saat ia dapat membantu masyarakat miskin lainnya.

Manfaat yang didapatkan ketika selektif dalam memberi adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukanbantuan kepada mustahiq yang sama. Di samping itu, kesalahan dalam penyaluran bantuan relatif kecil karena adanya perencanaan dan kontroiVyang ketat. Pengetahuan tentang golongan-golongan masyarakat yang berhak menerima zakat menjadi acuan, di samping bukti-bukti administratif, dan pembuktian aktif berupa investigasi. Dapat dilihat bahwa manajemen ini dapat menyelamatkan potensi dana zakat yang ada di masyarakat.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan

312

313

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA

MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapatberdaya guna danberhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

  1. a) Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada faqir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

  1. b) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Ban-tuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

  1. c) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang pro­duktif, di mana dengan menggunakan barang-barang ter­sebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

  1. d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.43

Namun demikian, walaupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara mak-simal, masih terdapat beberapa dalam pelaksanaannya. Sjechul Hadi Permono mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat, yaitu:

  • tidak adanya persamaan persepsi antar ulama’ tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang ta’abbudi (ibadah) ataukah termasuk bagian al-furudh al-ijtima’iyah (kewajiban sosial)
  • sebagian ulama’ beranggapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan

43 Depag RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, Op Cit, him. 35-36

314

315

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

  • banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja
  • banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah syakh-siyah atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain
  • Undang-Undang Nomor 38 tahunl999 tentang Pengelo­laan Zakat tidak memberi sanksi terhadap orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya
  • badan pengelola zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif.
  • anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), karena badan pengelola zakat (BAZ) bukan badan resmi pemerintah.
  • aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta, bahkan di sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengusrus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikir-kan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua bahkan nomor sekian.44

44 Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat, Op Cit, him. 355-356

316

  1. SISTEM PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.45 Oleh karena itu, pengawas­an mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Robert J. Mockler sebagaimana dikutip T. Handoko mengatakan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem inf ormasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.46

Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat tergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana. Niat turns tapi tidak cakap, kegiatan akan me-

45 T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi Kedua, EPFE Yogyakarta,
Cet. XIV, Maret 1999, him. 359

46 Ibid. him. 361

317

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA

yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung kepada tingkat dan tugas dari pada manajer

  • prinsip standar (principle standard). Maksudnya adalah bahwa pengawasan yang efektif dan efesien memerlukan standar yang tepat. Prinsip standar ini menghendaki bahwa setiap rencana itu mempunyai ukuran efektivitas yaitu untuk mengukur bahwa suatu program dari pada suatu rencana itu telah dilakukan. Hal ini dibutuhkan pengawasan terhadap pekerjaan itu dilakukan melalui orang-orang. Perlu diingat sekalipun manajer yang paling qualified tidak dapat melepaskan diri dari pada pengaruh-pengaruh yang bersifat pribadi. Kadang-kadang pekerjaan itu dikamuflase dengan laporan-laporan yang tidak benar dengan menggunakan teknik Oleh karena itulah perlu adanya standar untuk menghidarkan hal-hal yang tidak baik dalam hasil pekerjaan.
  • Prinsip pengawasan terhadap poin strategis {principle of strategic point control) Maksudnya adalah bahwa pengawasan yang efektif dan efesien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam pelaksanaan. Prinsip ini harus mencemin-kan kenyataan bahwa manajer itu tidak perlu meneliti sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya dalam pelaksanaan perencanaan. Hal yang penting baginya adalah planning itu sedang dilaksanakan dan dapat sesuai. Oleh karena itu manajer harus memusatkan perhatiannya terhadap faktor-faktor yang mungkin atau sedang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari pada

MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

  • Prinsip kekecualian (the exception principle). Maksudnya adalah bahwa efesiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Prinsip ini menunjukkan adanya kekecualian dari pada pembiasaan dalam pelaksanaan, sehingga manajer harus betul-betul memperhatikannya. Oleh karena hal ini dapat menimbulkan penyimpangan dari pada Kekecualian ini dapat terjadi di dalam keadaan tertentu dimana situasi berubah atau tidak sama.
  • Prinsip daya-suai pengawasan (principle of flexibility of control). Maksudnya adalah bahwa pengawasan harus fleksibel untuk menghindarkan kegagalan
  • Prinsip peninjauan kembali (principle of review). Maksud­nya adalah bahwa sistem pengawasan harus ditinjau secara berkali-kali, agar supaya sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
  • Prinsip tindakan (principle of action); Maksudnya adalah bahwa pengawasan mengena apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyim­pangan daripada planning, organizing, staffing dan directing).®

Dalam Islam, pengawasan (control) paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Kedua, kontrol dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas

48 Sukarna, Dasar-dasar Manajemen, Op Cit, him. 113-115

320

I.-1

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

mekanisme pengawasan dari pemimpin yangberkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan Iain-lain.49 Oleh karena itu lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada hakekatnya di dalamnya terdapat dua pengawasan substantif, yaitu:

  1. secara fungsional, pengawasan telah built-in melekat inherit
    dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak
    dini penyimpangan telah dikikis tiap amil. Pengawasan
    melekat ini, secara tegas memposisikan amil menjadi
    pengawas setiap program. Secara moral fungsi ini melegakan
    amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara
    tak langsung amil dipaksa dewasa, matang, dan bertang-
    gung jawab. Substansi inilah yang membedakannya
    dengan lembaga sosial umum lainnya.
  2. Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah.
    Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara
    struktural. Bers^fat formal disahkan melalui surat
    keputusan yang diangkat oleh Badan Pendiri. Karena
    mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi
    Dewan Syariah berada di atas pimpinan lembaga zakat.
    Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi
    dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Di
    samping itu, dewan ini juga berhak menghentikan
    program yang menyimpang dari ketentuan syariah.

49Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, him. 156

Manajemen Zakat di Indonesia

Mengingat namanya Dewan Syariah, maka dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya. Dipimpin oleh Ketua Dewan Syariah yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Syariah.50

Dewan Syariah inilah yang kemudian melakukan tiga macam pengawasan. Pertama, pengawasan syariah yang ber-sif at normatif, terutama dalam mengawasi kehidupan keseharian dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang. Kedua, pengawasan manajemen syariah yang akan memantau apakah manajemen telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Manajemen yang bertentangan dengan syariah akan ditolak. Ketiga, pengawasan ekonomi syariah dengan memantau apakah pengelolaan dan pendayagunaannya telah dilakukan melalui pendekatan ekonomi syariah, karena zakat yang dikelola tanpa landasan ekonomi syariah, maka manfaatnya tidak akan dirasakan oleh kalangan fakir miskin.51

Kemudian kapan dilakukan pengawasan tersebut? Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan bisa dilakukan di awal, pertengahan, dan di akhir kegiatan. Pengawasan di awal kegiatan ditujukan sebagai suatu upaya pencegahan yang dikenal sebagai pengawasan awal, sedangkan di tengah kegiatan atau pada saat kegiatan sedang berjalan ditujukan sebagai upaya pencegahan yang dikenal dengan sebuatan pengawasan berjalan dan di akhir kegiatan ditujukan

50  Eri Sudewo, Manajemen Zakat, Op Cit, him. 141

51  Ibid, him. 142

322

i.’ i

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

sebagai upaya perbaikan yang disebut pengawasan akhir.52 Menurut Eri Sudewo, lembaga zakat sebaiknya menggunakan dua pengawasan pertama, yaitu pengawasan awal dan pengawasan berjalan. Alasannya ada ada 3 (tiga) hal, yakni:

a). Dana hibah

Ada 2 (dua) pengertian berkaitan dengan dana hibah atau bebas. Pertama, dana hibah jelas tak kembali kepada donator. Zakat bahkan diharamkan kembali kepada muzakki. Karena tak kembali, seolah-olah ada keleluasaan untuk bebas mengalokasikan dana. Kedua, dana ZIS (Zakat Infaq dan Sha-daqah) yang telah disumbangkan seolah tak lagi bisa diawasi muzakki atau masyarakat. Karena dana sudah ada di tangan, maka amil seolah juga menjadi merasa paling tahu apa yang akan dilakukan. Tanpa disadari amil telah terjebak dalam logika persepsinya sendiri. Maka kebebasan cenderung tak lagi dapat dicegah. Untuk mencegah kebebasan tersebut, dibutuhkan pengawasan terus menerus dan melekat. Bentuk pengawasan terus menerus dan melekat hanya dapat berjalan melalui pendekatan pengawasan awal dan pengawasan berjalan.

  1. tradisi tak cermat

Dalam pengelolaan zakat, sang manajer harus cermat melihat sikap orang lain, cermat menyimak kondisi, cermat memantau penyimpangan, cermat mengamati budaya organisasi. Kecermatan dituntut agar tidak terjadi kebebasan

52 Departemen Agama, Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, him. 39

Manajemen Zakat di Indonesia

anggota untuk melakukan apa saja. Maka dengan penga­wasan awal dan pengawasan berjalan, perkembangan organi­sasi zakat dapat terus dicermati.

  1. Kebiasaan menunda

Disiplin adalah budaya yang mestinya harus dikem-bangkan dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan zakat. Namun budaya yang berkembang di Indonesia tidak seperti harapan tersebut sehingga menimbulkan budaya menunda suatu pekerjaan. Di Indonesia membuat perusahaan lebih mudah ketimbang menegakkan disiplin. Di samping itu juga membuat suatu kegiatan jauh lebih mudah dari pada mematuhi jadwal kegiatan. Maka dapat dipahami, pertum-buhan organisasi tersendat karena persoalan tidak dipatu-hinya jadwal. Sebagai bagian dari perencanaan time schedule hanya indah di atas kertas.53

Dengan demikian, maka diperlukan adanya pemantauan, pengendalian, serta pengawasan internal dan eksternal. Pemantauan dan pengendalian bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pemantauan dan pengendalian langsung dan pemantauan dan pengendalian tak langsung. Peman­tauan dan pengendalian langsung adalah pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dengan mendatangi atau mengun-jungi lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk untuk mengetahui sejauhmana perkembangan lembaga, kinerja pelaksananya dan kendala atau hambatan yang

53 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, Op Cit, him. 145-146

324

325

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT D[ INDONESIA

Manajemen Zakat di Indonesia

dihadapinya. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan menuju tingkat perkem-bangan yang diinginkan. Sedangkan pemantauan dan pengendalian tak langsung adalah pemantauan dan pengen-dalian yang dilakukan oleh aparat pemerintah melalui laporan-laporan yang masuk, apakah laporan dari lembaga pengelola zakat, laporan masyarakat maupun laporan media massa. Pola pemantauan dan pengendalian seperti ini dianggap sangat efisien karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Adapun teknik pemantauan dan pengendaliannya bisa dilakukan dengan survey, observasi, dan angket.54

Sementara itu, pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdapat unsur pengawasan sebagaimana di atas yang disebut komisi pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan. Pengawasan bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Berikut ini dikutipkan secara lengkap dua macam pengawasan tersebut yang dikutip dari Buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama RI sebagai berikut:

54 Departemen Agama, Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, him. 39-40

326

  1. Pengawasan internal
  2. Fungsi Dewan Pertimbangan

Sesuai Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang dalam Struktur Badan Amil Zakat terdapat Dewan Pertimbangan yang berfungsi untuk:

  1. memberikan saran dan pertimbangan tentang pengem­bangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat
  2. memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat
  3. memberikan penilaian pertanggung jawaban laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas
  4. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat
  5. Peran Komisi Pengawas

Dalam struktur setiap Badan Amil Zakat, terdapat Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan secara internal terhadap kinerja Badan Pelaksana dengan fungsi:

  1. mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat
  2. menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat
  3. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pertimbangan

FlQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

  1. Peran Pimpinan Institusi Pendiri LAZ

Bagi Lembaga Amil Zakat yang merupakan institusi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui Ormas Islam, Yayasan, LSM atau Perusahaan, diharuskan membentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusan LAZ yang dibentuknya, dengan tugas melakukan pengawasn internal terhadap kinerja lembaga dan sistem pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut. Di samping itu diharapkan peran pengawasan dilakukan juga oleh institusi yang membentuk LAZ yang bersangkutan.

  1. Pengawasan Ekstemal

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat, dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Juga diatur penga­wasan secara eksternal oleh beberapa institusi dan oleh masyarakat.

  1. Pengawasan Legislatif

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat diharuskan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan menympaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

328

MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

  1. Pengawasan Pemerintah

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat diharuskan menyampaikan laporan pelak­sanaan tugasnya secara priodik kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama Republik Indonesia. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara priodik kepada Bupati atau Walikota dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota setempat. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Camat dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

  1. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Peran Pengawasan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada lembaga yang bersangkutan, kepada pejabat pemerintah yang berkompeten, kepada legislatif dan atau disampaikan melalui media massa.

  1. Audit Akuntan Publik

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana dari satu badan Amil zakat, Komisi Pengawas dari BAZ yang bersangkutan dapat meminta

:).”>

FIQH DAN MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

bantuan akuntan publik untuk melakukan audit atas neraca keuangannya. Sedangkan bagi Lembaga Amil Zakat, sewaktu mengajukan permohonan pengukuhan, diharuskan melam-pirkan laporan keuangan dan surat pernyataan bersedia diaudit.

Oleh karena itu, maka hal terakhir yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan secara transparan kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika suatu program dinilai tidak tepat sasaran, maka kepercayaan masyarakat pun menjadi kecil bahkan hilang. Dengan demikian, maka diperlukan kelengkapan berupa data-data mustahiq, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan masyarakat yang merasa terbantu oleh pengguliran program. Inilah barangkali umpan bagi keder-mawanan yang lebih besar.

Dengan diterapkannya akuntansi yang baik, maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitasi dan transparansi yang baik. Karena dengan akuntasi, organisasi dapat mengetahui kinerja keuangan. Terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat itu dipublikasikan secara luas.

Kewajiban melaksanakan akuntabilitasi dan trans­paransi bagi Organisasi Pengelola Zakat juga dituntut oleh

V

330

MANAJEMEN ZAKAT Dl INDONESIA

peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan Islampun mengatur masalah ini, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 282:

*’*   i’ f fii   *’   i ‘i’i i’ i i ■»'(-   ^   -fY i’rf’

3^JI *J* (^ajl Ji^Jj Cjl^Os <U)I <l»1p 1,^-= v_i5o a_Ip ^ JJI b& 0]i   ^X ‘^-» Jr^ V3 J^J ^ t3^J

f   7” i if ‘     ‘»’»’-     *       i’f^h- J“i-‘ ‘•     “i’ * i* i*’

01 *\£r5J\ {j* tiy*>y o^r? O’-‘^’J ck”^3 0>?”J “jho

4-^   V)     c^Jp-VT   Ll^^-J ^i==>jii   Ll^JLg-l   J^a.3

  • Jf jjij sji^iiJ ^3513 ^T lip jaiii jjfej-i ^f $ ^3 Cj£u;i^’ iSj ija^Ilj *L*^5o ■$! J-lli. ;£!£. jJu

‘tf-*

Ijijlj L^»j <3>~i j«oli IjJjiij olj -*-.-$■”‘ aj 4-j 5″ j Ua-j

££ ^ j^ fflT/ffiTJLi«4J3i it

331

Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia

Manajemen Zakat di Indonesia

“Haiorang-orangyangberiman, apabilakamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baikkecil maupun besarsampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Oleh karena itu, maka secara umum laporan keungan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan:55

  1. Menyajikan informasi apakah OPZ dalam melakukan
    kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.
  2. Untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan
    tugas dan tanggung jawabnya.
  3. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan
    oleh OPZ dan kemampuannya untuk terus memberikan
    pelayanan atau program tersebut.

Merujuk kepada tujuan di atas, dapat kita pahami bahwa bagi OPZ kesesuaian dengan syari’at Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting. Dengan demikian adanya posisi Dewan Syari’at dan Dewan Pertimbangan di sebuah OPZ juga memegang peranan yang sangat penting. Idealnya, audit syari’ah harus dilakukan juga, yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh internal audit (atau komisi pengawas) maupun eksternal auditor, untuk menilai semua aktivitas OPZ terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syari’at Islam. Khususnya jika diaudit oleh eksternal auditor dapat dikeluarkan “Opini Syari’ah.”

^Hertanto Widodo, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat, Op Cit, 26

Sabar Itu Akan Selalu Indah

Kehidupan manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu nikmat dan musibah. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, namun terkadang datang musibah yang berupa kesusahan dan kesedihan dan kedua hal ini (nikmat dan musibah) membutuhkan kesabaran dalam menerima dan menyikapinya. Sabar merupakah salah satu pilar kebahagiaan bagi seseorang yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa manusia.

Pengertian Sabar

Syaikh Salīm ibn ‘Īd al-Hilālī dalam kitabnya, dalam bab ‘aṣ-Ṣabru al-Jamīl’ mendefinisikan sabar dalam tiga perkara. Pertama, sabar adalah memelihara (menetapkan) jiwa pada ketaatan kepada Allah dan selalu menjaganya, dan memeliharanya dengan keikhlasan serta memperbaikinya atau memperbagus dengan ilmu. Kedua, sabar adalah menahan jiwa dari maksiat dan keteguhannya dalam menghadapi syahwat dan perlawanannya terhadap hawa nafsu. Ketiga, sabar adalah keridhaan kepada qada’ dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa mengeluh di dalamnya dan keputusasaan.

Sabar dalam Ketaatan Kepada Allah

Jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan rintangan. Sedangkan jiwa itu tidak dapat istiqamah di atas perintah Allah dengan mudah. Maka barang siapa yang ingin menundukkan dan mengekangnya maka di harus bersabar.

Sabar dalam ketaatan kepada Allah meliputi tiga hal, yaitu,

  1. Sabar sebelum melakukan ketaatan tersebut, yaitu dengan niat yang benar, ikhlas dan bersih dari riya’.
  2. Sabar ketika menjalankan ketaatan, yaitu dengan tidak lalai dalam melakukannya dan juga tidak bermalas-malasan.
  3. Sabar setelah beramal, seseorang tersebut hendaknya tidak menjadi ta’jub dengan dirinya dan menampakkan apa yang ia punya dalam rangka sum’ah dan riya`. Karena hal tersebut hanya akan menghapus amalan, pahala dan pengaruh-pengaruh yang seharusnya dia dapatkan. (Naḥwu Akhlāqi as-Salāfi : 105)

Sabar dalam ketaatan kepada Allah diantaranya adalah sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan dan sabar dalam mendakwahkannya. Tiga hal ini tercakup ke dalam firman Allah ta’ālā, (yang artinya) : ‘Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal shalih, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran’ (Q.S al-‘Asr: 1-3). Dalam surat tersebut Allah menyatakan bahwa seluruh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali manusia-manusia yang disifati dengan empat sifat,

  1. Beriman kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Keimanan ini tidak akan terwujud dengan tanpa adanya ilmu.
  2. Beramal shalih, mencakup seluruh amal kebaikan, dhahir maupun batin, berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun hak-hak seorang hamba, ataukah itu amalan wajib atau sunnah.
  3. Saling menasehati dalam kebenaran (iman dan amal shalih), saling menasehati dalam keimanan kepada Allah dan beramal shalih, bersemangat kepadanya dan mencintainya.
  4. Saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi maksiat kepadaNya, dan bersabar terhadapt takdir yang telah ditetapkanNya.

Dengan kedua perkara pertama seorang hamba akan menyempurnakan dirinya, dan dengan dua perkara selanjutnya dia akan menyempurnakan orang lain. Maka ketika empat hal ini telah sempurna seorang hamba itu akan terselamatkan dari kerugian dan akan meraih kemenangan yang besar (Taisīru Karīmi ar-Raḥmāni: 1102).

Sabar Menjauhi Maksiat

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

“Neraka dikelilingi dengan syahwat (hal-hal yang menyenangkan nafsu), sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi (nafsu).”

Oleh karena itu barang siapa yang menginginkan surga, maka dia harus bersiap untuk bersabar karena surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Terkadang seseorang itu merasa bersabar menjuhi maksiat itu lebih berat daripada bersabar menjalankan ketaatan. Mungkin seseorang bisa bersabar melaksanakan shalat malam semalam suntuk, namun dia tidak bisa bersabar jika diminta meninggalkan perkara-perkara yang disenanginya yang tidak diperbolehkan oleh syari’at.

Sabar Menerima Takdir

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau yang sangat agung, menyusun bab khusus mengenai sabar terhadap takdir, yaitu bab ‘minal īmāni billāhi aṣ-ṣabru ‘alā aqdārillāhi’ (salah satu ciri (bagian) dari keimanan kepada Allah adalah bersabar tatkala menghadapi takdir-takdir Allah).

Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al Madkhali mengatakan, “Macam ketiga dari macam-macam kesabaran adalah bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah serta hukum-Nya yang terjadi pada hamba-hamba-Nya. Karena tidak ada satu gerakan pun di alam raya ini, begitu pula tidak ada suatu kejadian atau urusan melainkan Allah lah yang mentakdirkannya. Maka bersabar itu harus. Bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri, baik yang terkait dengan nyawa, anak, harta dan lain sebagainya yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di alam semesta…” (Thariqul wushul, hal. 15-17).

Syaikh Shalih bin Abdul ‘Aziz Alusy Syaikhhafizhahullahuta’alamengatakan dalam penjelasannya tentang bab yang sangat berfaedah ini, “Sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan agung (di dalam agama). Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. Ia menempati relung-relung hati, gerak-gerik lisan dan tindakan anggota badan. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terealisasi tanpa kesabaran.

Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syari’at (untuk mengerjakan sesuatu), atau berupa larangan syari’at (untuk tidak mengerjakan sesuatu), atau bisa juga berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya.

Hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syari’at serta menjauhi larangan syari’at dan bersabar menghadapi musibah-musibah. Musibah yang dijadikan sebagai batu ujian oleh Allahjalla wa ‘alauntuk menempa hamba-hamba-Nya. Dengan demikian ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdirNya. (artikel muslim.or.id ‘Hakikat Sabar 1’)

Sabar adalah pedang yang tidak akan tumpul, tunggangan yang tidak akan tergelincir dan cahaya yang tidak akan padam. Akan tetapi sabar tidaklah semudah ketika kita mengucapkannya. Jika tidak, Allah tidak akan memberikan pahala yang besar untuk orang-orang yang bersabar, seperti dalam firmanNya, yang artinya “Katakanlah, ‘Wahai hamba-hambaKu yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-mu’. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Q.S az-Zumār:10). Allah tidak akan memberikan kecintaan dan ma’iayyahNya (kebersamaanNya) seperti dalam firmanNya, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S al-Baqarah : 153), “. . . Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang bersabar.” (Q.S ali-‘Imran :146). Allah memberikan kebersamaan yang bersifat khusus kepada orang-orang yang bersabar, dan Allah akan menghilangkan kesusahan darinya dan akan memudahkan setiap kebaikan bagi orang-orang yang bersabar. Akan tetapi sabar tidak bisa kita lakukan dengan mudah, kita memerlukan pertolongan dari Allah.

Betapa perkara ini merupakan perkara yang tidak mudah karena hidup ini pada hakikatnya adalah untuk bersabar. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita untuk bisa bersabar di setiap perkara yang kita hadapi. Baik itu dalam ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadaNya, juga dalam menetapi taqdirNya yang tidak pernah kita dapat mengira dan menyangkanya. Allāhu a’lam.

ISTIGHFAR KUNCI RIZKI YANG TERLUPAKAN
Tak satu pun manusia yang tidak suka terhadap harta. Tiada seorang pun bani Adam yang tidak senang jika rizkinya melimpah. Tiada seorang insan pun yang tidak gembira bila kekayaannya semakin bertambah. Allâh Yang Maha Mengetahui telah menguraikan jati diri makhluk yang bernama manusia dalam firman-Nya :

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. [al-Fajr/89:20]

Cinta harta dan dunia adalah sifat dasar manusia, dan yang menjadi pembeda adalah keimanan dan ketakwaan yang tersimpan dalam dada; Seberapa jauh bisa mengendalikan diri dalam mencarinya; Seberapa kuat bisa memimpin diri dalam memperolehnya.

Ironis, banyak manusia mengadu nasib demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara semaunya, tanpa peduli apakah cara itu mengundang murka Allah Azza wa Jalla atau tidak ?! Bahkan tanpa apakah itu akan memancing siksa-Nya. Betapa banyak kaum Muslimin meminta harta kepada penunggu pohon yang dianggap bertuah. Tidak sedikit manusia yang mengaku Muslim mengumpulkan kekayaan dengan memuja dan berdoa kepada benda-benda pusaka yang dianggap keramat. Na’ûdzubillâh min Dzâlik.

Di sisi lain banyak juga kaum muslimin berbaju Islam, tapi prinsip hidupnya adalah ideologi komunis, yaitu “tujuan menghalalkan segala cara.” Yang penting menghasilkan banyak uang, cara apapun boleh dan pasti akan ditempuh, meskipun harus menghisap darah saudaranya dengan berbagai praktek riba, renten dan beternak uang. Mereka menari-nari diatas penderitaan orang lain, bahkan gembira berenang dalam sungai darah makhluk sejenisnya.

Demi Allâh, harta yang diperoleh dengan cara-cara tersebut tidak akan pernah diberkahi, bahkan tidak akan bisa memberikan kebahagian hakiki bagi pemiliknya di dunia, sampai di akherat. Sebaliknya, harta-harta itu justru sangat berpotensi mendatangkan siksa dan petaka yang tiada diterperikan. Semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla.

Di waktu yang sama, ternyata Allâh Dzat Maha Pemberi rizki segenap makhluk-Nya, telah memberikan kunci pengundang rizki. Kunci ini banyak dilalaikan manusia. Jangankan oleh orang yang tidak mengetahuinya, orang yang mengetahuinya pun kadang meremehkannya. Cara dan kunci yang teramat mudah dengan keampuhan tiada tara, melalui lisan Nabi-Nya Nuh Alaihissallam kepada kaumnya, diabadikan dalam firman Allah Azza wa Jalla :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴿١٠﴾يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴿١١﴾وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Sang Maha Pengampun-!’ Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, serta mengadakan (pula di dalamnya) untuk kalian sungai-sungai. [Nûh/71:10-12]

Generasi sahabat memberikan teladan dalam pengamalan ayat yang mulia ini. Muthorrif meriwayatkan dari asy-Sya’biy bahwa Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu pernah memimpin kaum Muslimin melakukan istisqâ’ (minta hujan). Anehnya, beliau Radhiyallahu anhu tidak banyak meminta kecuali memperbanyak istighfâr sampai beliau Radhiyallahu anhu pulang. Seseorang bertanya kepadanya, ”Kami tidak mendengar anda meminta hujan?!” Beliau Radhiyallahu anhu menjawab:

طَلَبْتُ الْغَيْثَ بِمَجَادِيْحِ السَّمَاءِ الَّتِي يَسْتَنْزِلُ بِهَا الْقِطْرَ

Aku telah meminta hujan menggunakan kunci-kunci pengendali langit, yang dengan akan diturunkan hujan.

Kemudian beliau membaca firman-Nya (yang artinya),” Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Sang Maha Pengampun-!’ Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, serta mengadakan (pula di dalamnya) untuk kalian sungai-sungai. (Nûh/71:10-12). Riwayat ini disebutkan oleh al-Qurthubi dan Ibnu Katsir dalam tafsir mereka.

Generasi tabi’in pun memberikan teladan dalam pengamalan ayat yang mulia ini. Dikisahkan bahwa al-Imam al-Hasan al-Bashri, ketika beliau rahimahullah didatangi oleh seorang lelaki dan mengeluhkan paceklik serta kemarau yang panjang. Kemudian beliau rahimahullah menasehatkan agar beristighfâr dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Kemudian datang lagi orang lain seraya mengeluhkan kefakiran serta kemeleratannya. Lalu beliau pun menasehatkan agar beristighfâr dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Pernah datang orang yang lain pula seraya mengeluh karena belum dikaruniai anak dan keturunan, maka beliau pun menasehatkan agar beristighfâr dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Juga datang orang yang lain seraya mengeluhkan kegagalan pertaniannya, beliau pun menasehatkan agar beristighfar dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Akhirnya, beliau pun ditanya, “Kenapa setiap orang yang kepada anda mengeluhkan keadaannya, selalu anda menasehati mereka agar memperbanyak istighfâr ?” Beliau menjawab :

مَا قُلْتُ مِنْ عِنْدِي شَيْئاً، إن الله تَعَالَى يَقُوْلُ فِي سُوْرَةِ نُوْحٍ

Tidak sedikitpun yang aku katakan itu yang bersumber dari diriku, sesungguhnya Allâh berfirman dalam surat Nuh, (yang artinya), “Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Sang Maha Pengampun-!’ Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, serta mengadakan (pula di dalamnya) untuk kalian sungai-sungai. [Nûh/71:10-12]

Jika demikian, kehebatan istighfar, serta begitu besar dan luas pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maka tampak bagi kita, bahwa tidak seorang pun yang tidak membutuhkan istighfâr, bahkan Rasûlullâh yang mulia setiap harinya beristighfâr 70 kali, sebagaimana Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam jelaskan dalam sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

Demi Allâh, sesungguhnya aku beristighfâr dan bertaubat kepada Allâh lebih dari 70 kali dalam sehari.” [HR. Bukhâri, no. 6307]

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah dijamin masuk surga, dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang sudah diampuni, termasuk makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, ternyata sedemikian banyak dalam keseharian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memohon ampunan atas dosa-dosanya. Kita sebagai umat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak dijamin masuk surga, tidak dijamin diampuni dosa-dosa kita, tentunya kita lebih butuh untuk beristighfâr dan memperbanyaknya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan motivasi :

مَن أَكْثَرَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ

Barangsiapa memperbanyak istighfar, niscaya Allâh merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan; Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya (kesulitannya), dan Allâh anugerahkan rizki dari jalur yang tiada disangka-sangka. [HR. Ahmad dan al-Hakim]

Dengan demikian, apapun kesulitan kita, apapun kesedihan yang kita rasakan, apapun kegundahan yang menghantui kita, maka solusinya adalah memperbanyak istighfâr. Bahkan dalam urusan dunia, kemiskinan dan belum adanya keturunan, maka jalan keluarnya adalah memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa kita.

Semoga kita dijadikan oleh Allâh sebagai hamba-hamba-Nya yang bisa mengisi dan memenuhi detik-detik sisa hidup kita dengan memperbanyak istighfâr dan memohon ampunan atas semua kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Amiin.

Sungguh rugi ! orang yang tidak membasahi lisannya dengan istighfâr.
Sungguh rugi manusia yang tidak sibuk menggugurkan dosa-dosanya dengan istighfâr.
Sungguh rugi bani Adam yang tidak berusaha meninggikan derajatnya dengan istighfâr.
Sementara, waktu terus bergulir, zaman terus berganti, yang pergi tidak akan pernah kembali. Umur terus bertambah, pertanda ajal semakin dekat, sampai akhirnya pintu taubat ditutup rapat.

Istighfar adalah solusi dari semua problem dan masalah yang kita hadapi, bahkan salah satu sumber kebahagiaan yang kita idamkan. Akan tetapi perlu diingat, tidak semua istighfâr bermanfaat bagi pelakunya. Istighfâr yang bermanfaat yaitu istighfâr, permohonan ampun yang jujur yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yang benar-benar menyesali perbuatan dosanya. Istighfâr dengan lisan, lalu disetujui oleh sanubari, seraya bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, serta dibuktikan dengan anggota badan dengan berhenti dari segala kemaksiatan. Istighfâr model inilah yang bakal bisa menjadi sebab bebasnya kita dari segala kesedihan dan kesempitan, bahkan mengundang rizki dari Allah Azza wa Jalla melalui jalur yang tiada kita sangka-sangka. Semoga kita dianugerahi Allâh hidayah, taufiq dan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba-Nya yang pandai memperbanyak istighfâr dengan penuh kejujuran, sehingga kebahagiaan dan kenikmatan senantiasa meliputi kita di dunia dan di akherat. Amiin. (Abul Barokaat Lc)

Rahasia Syukur, Sabar, dan Istighfar

Dalam mukaddimah kitab Al Waabilush Shayyib, Imam Ibnul Qayyim mengulas tiga hal di atas dengan sangat mengagumkan. Beliau mengatakan bahwa kehidupan manusia berputar pada tiga poros: Syukur, Sabar, dan Istighfar. Seseorang takkan lepas dari salah satu dari tiga keadaan:

1- Ia mendapat curahan nikmat yang tak terhingga dari Allah, dan inilah mengharuskannya untuk bersyukur. Syukur memiliki tiga rukun, yang bila ketiganya diamalkan, berarti seorang hamba dianggap telah mewujudkan hakikat syukur tersebut, meski kuantitasnya masih jauh dari ‘cukup’. Ketiga rukun tersebut adalah:

  1. Mengakui dalam hati bahwa nikmat tersebut dari Allah.
  2. Mengucapkannya dengan lisan.
  3. Menggunakan kenikmatan tersebut untuk menggapai ridha Allah, karena Dia-lah yang memberikannya.

Inilah rukun-rukun syukur yang mesti dipenuhi

2- Atau, boleh jadi Allah mengujinya dengan berbagai ujian, dan kewajiban hamba saat itu ialah bersabar. Definisi sabar itu sendiri meliputi tiga hal:

  1. Menahan hati dari perasaan marah, kesal, dan dongkol terhadap ketentuan Allah.
  2. Menahan lisan dari berkeluh kesah dan menggerutu akan takdir Allah.
  3. Menahan anggota badan dari bermaksiat seperti menampar wajah, menyobek pakaian, (atau membanting pintu, piring) dan perbuatan lain yang menunjukkan sikap ‘tidak terima’ terhadap keputusan Allah.

Perlu kita pahami bahwa Allah menguji hamba-Nya bukan karena Dia ingin membinasakan si hamba, namun untuk mengetes sejauh mana penghambaan kita terhadap-Nya. Kalaulah Allah mewajibkan sejumlah peribadatan (yaitu hal-hal yang menjadikan kita sebagai abdi/budak-nya Allah) saat kita dalam kondisi lapang; maka Allah juga mewajibkan sejumlah peribadatan kala kita dalam kondisi sempit.

Banyak orang yang ringan untuk melakukan peribadatan tipe pertama, karena biasanya hal tersebut selaras dengan keinginannya. Akan tetapi yang lebih penting dan utama adalah peribadatan tipe kedua, yang sering kali tidak selaras dengan keinginan yang bersangkutan.

Ibnul Qayyim lantas mencontohkan bahwa berwudhu di musim panas menggunakan air dingin; mempergauli isteri cantik yang dicintai, memberi nafkah kepada anak-isteri saat banyak duit; adalah ibadah. Demikian pula berwudhu dengan sempurna dengan air dingin di musim dingin dan menafkahi anak-isteri saat kondisi ekonomi terjepit, juga termasuk ibadah; tapi nilainya begitu jauh antara ibadah tipe pertama dengan ibadah tipe kedua. Yang kedua jauh lebih bernilai dibandingkan yang pertama, karena itulah ibadah yang sesungguhnya, yang membuktikan penghambaan seorang hamba kepada Khaliqnya.

Oleh sebab itu, Allah berjanji akan mencukupi hamba-hamba-Nya, sebagaimana firman Allah,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

Bukankah Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhan) hamba-Nya?” (QS. Az Zumar: 36).

Tingkat kecukupan tersebut tentulah berbanding lurus dengan tingkat penghambaan masing-masing hamba. Makin tinggi ia memperbudak dirinya demi kesenangan Allah yang konsekuensinya harus mengorbankan kesenangan pribadinya, maka makin tinggi pula kadar pencukupan yang Allah berikan kepadanya. Akibatnya, sang hamba akan senantiasa dicukupi oleh Allah dan termasuk dalam golongan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

(Sesungguhnya, engkau (Iblis) tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hamba-Ku, dan cukuplah Rabb-mu (Hai Muhammad) sebagai wakil (penolong)” (QS. Al Isra’: 65).

Hamba-hamba yang dimaksud dalam ayat ini adalah hamba yang mendapatkan pencukupan dari Allah dalam ayat sebelumnya, yaitu mereka yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, baik dalam kondisi menyenangkan maupun menyusahkan. Inilah hamba-hamba yang terjaga dari gangguan syaithan, alias syaithan tidak bisa menguasai mereka dan menyeret mereka kepada makarnya, kecuali saat hamba tersebut lengah saja.

Sebab bagaimana pun juga, setiap manusia tidak akan bebas 100% dari gangguan syaithan selama dia adalah manusia. Ia pasti akan termakan bisikan syaithan suatu ketika. Namun bedanya, orang yang benar-benar merealisasikan ‘ubudiyyah (peribadatan) kepada Allah hanya akan terganggu oleh syaithan di saat dirinya lengah saja, yakni saat dirinya tidak bisa menolak gangguan tersebut… saat itulah dia termakan hasutan syaithan dan melakukan pelanggaran.

dengan demikian, ia akan beralih ke kondisi berikutnya:

3- Yaitu begitu ia melakukan dosa, segera lah ia memohon ampun (beristighfar) kepada Allah. Ini merupakan solusi luar biasa saat seorang hamba terjerumus dalam dosa. Bila ia hamba yang bertakwa, ia akan selalu terbayang oleh dosanya, hingga dosa yang dilakukan tadi justeru berdampak positif terhadapnya di kemudian hari. Ibnul Qayyim lantas menukil ucapan Syaikhul Islam Abu Isma’il Al Harawi yang mengatakan bahwa konon para salaf mengatakan: “Seseorang mungkin melakukan suatu dosa, yang karenanya ia masuk Jannah; dan ia mungkin melakukan ketaatan, yang karenanya ia masuk Neraka”. Bagaimana kok begitu? Bila Allah menghendaki kebaikan atas seseorang, Allah akan menjadikannya terjerumus dalam suatu dosa (padahal sebelumnya ia seorang yang shalih dan gemar beramal shalih). Dosa tersebut akan selalu terbayang di depan matanya, mengusik jiwanya, mengganggu tidurnya dan membuatnya selalu gelisah. Ia takut bahwa semua keshalihannya tadi akan sia-sia karena dosa tersebut, hingga dengan demikian ia menjadi takluk di hadapan Allah, takut kepada-Nya, mengharap rahmat dan maghfirah-Nya, serta bertaubat kepada-Nya. Nah, akibat dosa yang satu tadi, ia terhindar dari penyakit ‘ujub (kagum) terhadap keshalihannya selama ini, yang boleh jadi akan membinasakan dirinya, dan tersebab itulah ia akan masuk Jannah.

Namun sebaliknya orang yang melakukan suatu amalan besar, ia bisa jadi akan celaka akibat amalnya tersebut. Yakni bila ia merasa kagum dengan dirinya yang bisa beramal ‘shalih’ seperti itu. Nah, kekaguman ini akan membatalkan amalnya dan menjadikannya ‘lupa diri’. Maka bila Allah tidak mengujinya dengan suatu dosa yang mendorongnya untuk taubat, niscaya orang ini akan celaka dan masuk Neraka.

Halo dunia!

Ini adalah pos pertama Anda. Klik tautan Sunting untuk mengubah atau menghapusnya, atau mulai pos baru. Jika Anda menyukai, gunakan pos ini untuk menjelaskan kepada pembaca mengapa Anda memulai blog ini dan apa rencana Anda dengan blog ini.

Selamat blogging!